Pemuda hari ini adalalah penentu masa depan bangsa (Subbanul yaum Rijalul Ghott). Perubahan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh peran serta pemuda yang ada di dalamnya. Tidak salah  jika reformasi yang sejati selalu disandarkan pada pemuda. Mereka dipandang lebih mampu mengartikulasikan amanah reformasi dengan cara-cara yang progresif, berani dan bertanggung jawab. Jika dikaji lebih cermat, reformasi telah memberikan ruang ekspresi yang luas, tidak hanya untuk para golongan tua, namun juga untuk pemuda. Peluang ini seharusnya dimanfaatkan mereka untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih enerjik dibanding politisi tua. Ketika harapan akan reformasi ini begitu besar, sementara pemuda tidak konsisten melaksanakan agenda-agenda reformasi tersebut, maka yang akan terjadi sesungguhnya adalah titik balik reformasi; yaitu situasi dimana perubahan sama sekali tidak menjanjikan harapan, dan rakyat kembali memilih masa lalu yang dianggap lebih memberi kepastian.

Tantangan pemuda hari ini begitu luar biasa. “Saat ini kita menyaksikan bagaimana kapitalisme telah berwujud dalam bentuk kolonialisme peradaban yang sempurna. Dimana negeri-negeri jajahan tidak merasa diri mereka sebagai bangsa yang terjajah. Karena yang dijajah bukanlah fisik secara langsung, namun melalui pemikiran, perilaku dan budaya” demikian dikatakan oleh Yusuf Qardhawi. Budaya kapitalisme yang serakah, hanya mementingkan kepuasan diri sendiri serta selalu menghalalkan segala cara sebagaimana dikatakan oleh Danah Zohar dalam bukunya Spiritual Capital ternyata telah merasuk dalam kepribadian pemuda hari ini. Kondisi ini dipertajam dengan susahnya mencari figur-figur yang bisa menjadi teladan dalam berpolitik yang memiliki kapabilitas mumpuni dan mampu meninggalkan pragmatisme politik yang yang lahir dari ideologi kapitalisme.

Sebagai pemuda partai politik yang berasaskan Islam, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), tidak hanya berkepentingan untuk menjaga tegaknya moralitas dalam berpolitik, tetapi juga juga terlibat aktif dalam memberikan solusi-solusi alternatif dalam masalah-masalah yang menimpa dunia Islam. Dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan politik di rantau melayu, misalnya, GMPI juga akan terus memperjuangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai siyasah syar’iyyah yang menghormati persoalan internal negara lain seperti prinsip tidak campur tangan (non-interference) ASEAN. Bagaimanapun, sebagian besar anggota ASEAN adalah bekas negara jajahan, yang memegang teguh prinsip kedaulatan sebagai negara merdeka yang lepas dari penguasaan atau campur tangan negara lain.

Menurut Amitav Acharya dalam bukunya Constructing A Security Community in Southeast Asia (2001), prinsip non-interference secara operasional terdiri dari empat aspek yaitu: Pertama, menahan diri untuk tidak mengkritik tindakan negara anggota terhadap rakyatnya sendiri. Kedua, mengecam negara anggota yang melanggar prinsip non-intervensi. Ketiga, menolak untuk mengakui, memberi perlindungan atau bentuk dukungan lainnya kepada kelompok pemberontak yang berusaha untuk mengacaukan atau menjatuhkan pemerintahan dari suatu negara anggota. Keempat, memberikan dukungan politik dan bantuan material untuk negara anggota dalam kampanyenya melawan kegiatan yang subversif.

Tidak adanya kecaman terhadap pembunuhan massal Pol Pot di Kamboja, menolak mengecam rezim Marcos di Filipina, serta pembelaan atas Indonesia dalam tragedi Santa Cruz di Timor Timur tahun 1991, adalah sejumlah contoh bekerjanya prinsip non-interference. Selama puluhan tahun prinsip non-interference menjadi acuan utama dalam hubungan kenegaraan di Asia Tenggara. Namun demikian, terjadinya perubahan di tingkat global maupun dinamika politik internal (khususnya masalah Kamboja dan Burma) di kawasan Asia Tenggara, telah mengubah cara pandang atas penyelesaian persoalan di kawasan ini. Sejumlah pimpinan negara ASEAN seperti Anwar Ibrahim (Deputi PM Malaysia), Surin Pitsuwan (Menlu Thailand), dan Domingo Siazon (Menlu Filipina), mulai mencari prinsip yang lebih dinamis dari prinsip non-interference yang dianggap sangat kaku dan pasif.

Dengan itu, pada tanggal 29 Oktober 2010 yang lalu PP GMPI telah berinisiatif menggagas sebuah program yang dinamakan dengan ASEAN Moslem Youth Leadership Training dan Launching Kaukus Pemuda Partai Islam Se-ASEAN”. Pengayaan khazanah kepemimpinan Islam yang diformulasikan dalam bentuk pelatihan dan training menjadi penting untuk diberikan kepada pemuda Islam di kawasan ini. Pemahaman terhadap pengalaman dan praktek politik pemuda di antara negara Islam se–ASEAN akan sangat membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang  bisa ditunjukkan dengan semangat persaudaraan sebagai sebuah rumpun melayu yang beridentitas muslim.