Habib Rizieq

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Frint Pembela Islam (FPI) ternyata memiliki kesamaan pandangan mengenai eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Keduanya berpandangan JAI harus dibubarkan.

Tapi hal ini justru mengganggu tokoh muda muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga peneliti senior Wahid Institue, Rumadi. Ia merasa heran PPP yang punya basis NU seolah-olah ikut membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dalam hal ini FPI.

“Mereka (PPP) itu tetap NU, tidak akan pernah keluar,” ujar Rumadi dalam pelatihan meliput isu konflik agama di kantor Wahid Institue, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).

Munculnya pandangan Rumadi itu dilatarbelakangi oleh acara diskusi yang digelar di ruang fraksi PPP di gedung DPR tentang Ahmadiyah berulah, Umat Islam Difitnah: Tinjauan Kritis Eksistensi Ahmadiyah dalam Perspektif Hukum dan HAM. Diskusi itu sendiri dihadiri Ketua FPI Habib Riziq dan Koordinator Tim Pengacara Muslim, Mahendradata. PPP dan FPI sepakat JAI harus dibubarkan.

“Yang harusnya dibubarkan pemerintah itu adalah Ahmadiyah, bukan FPI. Dan permintaan kami ini bukan pendapapat anggota saja, tapi sudah jadi sikap resmi partai,” tegas Ahmad Yani anggota Komisi III dari partai berlambang kabah itu kemarin dalam diskusi.

Menurut pandangan subjektif redaksi Media Pena Persatuan, apa yang dikatakan Rumadi itu memang lucu dan keluar dari substansi diskusi. Rumadi mengatakan jika PPP setuju pembubaran Ahmadiyah, berarti PPP menyetujui kekerasan. Ini yang tidak nyambung. Seharusnya Rumadi tidak usah berkomentar seperti itu jika memang dirinya seorang Muslim. Sebab kekerasan yang terjadi mustahil tanpa didahului sebab. Karena itu, diskusi yang diadakan PPP tersebut sesungguhnya ingin memangkas sebab terjadinya akibat, yaitu Jemaat Ahmadiyah yang jelas telah membuat “kekerasan” terhadap agama Islam.

 

MPP