DPRD DKI Jakarta mencoret sebagian APBD Tahun 2011. Salah satu mata anggaran yang dihapus terkait biaya bantuan pernyelenggaraan haji yang total biayanya mencapai Rp 20 miliar.

Saya mendukung pencoretan tersebut sesuai surat evaluasi Mendagri Gawaman Fauzi tentang RAPBD DKI Jakarta yang sedang kami bahas. Jumlah dan nama mata anggarannya terlalu mengada-ada. Ini sama saja pemborosan yang memberatkan keuangan daerah, kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta HM Firmansyah kepada wartawan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/1).

Firmansyah menyarankan uang biaya bantuan haji yang mencapai Rp 20 miliar tersebut dialokasikan untuk renovasi gedung sekolah atau pemberian beasiswa kepada siswa SMA/SMK berprestasi. Atau lebih bagus lagi beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

Menurut Firmansyah, ada sejumlah komponen dari bantuan pembiayaan haji yang tidak efisien. Ia mencontohkan, dalam penyediaan katering jemaah haji Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 12.5 miliar dengan kode anggaran 1.13.004.09.002, penyediaan transportasi jemaah haji Provinsi DKI Jakarta di tanah suci sebesar Rp 2.725 miliar dengan kode anggaran 1.13.004. 09.001, penyewaan posko haji DKI Jakarta di Mekah dan Madinah sebesar Rp 651 juta dengan kode anggaran 1.13.004.09.018 serta biaya penjajakan fasilitas di tanah suci Rp 100 juta dengan kode anggaran 1.13.004.09.017.

Seluruhnya harus dicoret. Karena semua komponen tersebut sudah termasuk dalam biaya ongkos naik haji (ONH) yang telah dibayarkan oleh para calon jemaah haji. Selain itu, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengurusnya, katanya.

Dari seluruh komponen penyelenggaraan haji yang diajukan dalam RAPBD hanya mata anggaran penyetoran biaya perjalanan ibadah haji petugas ibadah haji yang masih bisa ditolelir. Namun dia meminta agar anggaran sebesar Rp 3 miliar harus dipangkas lagi.

Dalam surat keputusan Mendagri No 903-30-2011 tanggal 7 Januari 2011, Mendagri meminta DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap sejumlah mata anggaran yang mencurigakan.

Dukungan pencoretan beberapa komponen bantuan penyelenggaraan haji juga diungkapkan Pengamat Perkotaan Amir Hamzah. Biaya-biaya bantuan penyelenggaraan haji yang tercantum dalam RAPBD DKI itu memang tidak rasional. Urusan haji kan tupoksi pemerintah pusat, katanya.

Menurut Amir Hamzah, berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, urusan haji sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan pemerintah daerah.

(kim)