Menlu Marty Natalegawa mengatakan menerima surat dari 27 anggota kongres AS terkait pencabutan Surat Keputusan Bersama yang melarang Ahmadiyah. Namun ternyata selain surat itu, di internal AS sudah muncul usulan agar Pemerintahan Presiden AS Barack Obama turun tangan mengatasi masalah Ahmadiyah di Indonesia.

Dalam rilisnya yang didapat Republika, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) mengatakan Pemerintah AS harus mendesak pemerintah Indonesia untuk melindungi komunitas Ahmadiyah yang diserang. Selain itu, Indonesia diminta mencabut aturan yang melarang Ahmadiyah untuk beribadah. USCIRF mengirimkan pernyataan ini ke Obama pada 7 Maret lalu. Pernyataan USCIRF menyusul terbitnya perda di tiga provinsi Indonesia yang menguatkan surat keputusan bersama yang meminta Ahmadiyah menghentikan aktivitasnya. Ketiga provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan.

Menurut USCIRF, perda Ahmadiyah ini tampaknya melanggar konstitusi Indonesia, yang menjamin kebebasan beragama. Apalagi, USCIRF berpendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menyerukan ada keputusan yang akan dicabut, meskipun SBY sudah meminta perlindungan bagi pengikut Ahmadiyah, penangkapan pelaku kekerasan, dan melakukan investigasi kasus Banten.

“Pemerintahan Obama sudah tepat memuju situasi di Indonesia yang penuh toleransi, tetapi (Pemerintahan Obama) harus mengutuk pemberlakuan perda melarang Ahmadiyah. Hukum-hukum ini diskriminatif, mengancam stabilitas negara, budaya pluralistik, dan masa depan demokrasi,” kata Leonard Leo, komisioner USCIRF.

Menurut Leo, terbitnya perda antiahmadiyah bertentangan dengan reputasi Indonesia yang dikenal sangat toleran terhadap agama lain. “Pemerintah Indonesia perlu untuk melindungi, bukan melarang Ahmadiyah,” kata Leo.