Partai Persatuan Pembangunan mendukung keberadaan calon presiden jalur independen. Syaratnya sederhana, jika calon perseorangan itu memenangi Pilpres, PPP harus mendapatkan jatah pos Menteri Koperasi dengan anggaran sekian triliun untuk menyejahterakan rakyat. “Tawaran kami sesederhana itu, baru bisa mendapatkan dukungan partai kami,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy saat dihubungi Senin (4/4).

Syarat lainnya, Mohamurmuziy menambahkan, syarat mekanisme threshold bagi partai politik yang akan mengajukan calonnya harus diturunkan dan disamakan dengan calon perseorangan yang hanya satu persen dukungan suara dari total daftar pemilih tetap yang sah.

“Bagaimana mungkin eksistensi Parpol yang telah melalui mekanisme verifikasi dan sebagainya, sementara calon perseorangan yang dedikasinya belum teruji, tanpa latar belakang pengalaman, hanya mengumpulkan satu persen suara sementara kami 20 persen suara,” paparnya.
Saat ini Parpol yang akan mengajukan calonnya harus melalui mekanisme threshold dengan syarat merai dukungan 20 persen suara dari DPT atau 15 persen dari total kursi yang ada di pemerintahan. Mohamurmuziy memisalkan, jika terdapat 174 juta pemilih tetap, maka calon perseorangan, yang harus mengumpulkan satu persen suara dari total DPT, maka cukup mengumpulkan 1,7 juta suara, sementara partai harus mendapatkan 35 juta suara.

Proses pengumpulan KTP oleh calon perseorangan juga dinilai Mohamurmuziy akan menjadi masalah. “Bagaimana 1,7 juta suara tersebut dapat diverifikasi. Kalau Parpol kan jelas jumlah pendukungnya, jadi jumlah dukungan bisa diverifikasi.”

Anggapan masyarakat yang tidak puas dengan Parpol dan akan memilih calon perseorangan, justru dilihat Mohamurmuziy sebagai kesempatan bagi Parpol untuk membuktikan diri dan meraih kepercayaan rakyat. Dari 150 Pemilukada, Mohamurmuziy mengingatkan saat ini baru ada dua calon perseorangan yang muncul. “Ini masih membuktikan bahwa masyarakat tetap menginginkan calon yang mendapatkan dukungan.”

Pandangan yang berbeda disampaikan Ketua Fraksi PPP di DPR, Hasrul Azwar. Dirinya justru menolak kehadiran calon perseorangan pada Pilpres mendatang. “Akan merugikan partai. Kita, kan sudah sepakat eksistensi Parpol harus ada, kenapa harus ditiadakan dengan dengan adanya calon independen. Jalur Parpol, lah,” tutur Hasrul.

Hasrul justru berpandangan kehadiran calon perseorangan melalui jalur independen pada Pilpres maupun Pemilukada tidak murni independen. “Pasti ada kepentingan.”

Sementara dari Partai Golkar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin, mengatakan pihaknya masih membahas sikap atas keberadaan calon perseorangan pada Pilres mendatang. Dirinya mempertanyakan efektivitas Pilpres jika diikuti oleh calon perseorangan. “Ini akan berdampak dengan komposisi parlement threshold.”

Azis menambahkan, partainya masih mempertimbangan konfigurasi politik bila calon perseorangan hadir diantara calon dari Parpol pada Pilpres nanti.