H. LULUNG AL, SH.

Partai Persatuan Pembangunan  sudah mengupayakan  kaderisasi yang berorientasi pada karya dan aksi sosial dalam level general, berupa penumbuhan dan stimulasi etos intelektual dan sosial. Jadi, bagaimana menggabungkan atau menemukan konvergensi yang ideal antara aktifitas berpikir (belajar) sebagai—entitas SDM Kader dan fungsionaris Partai dan aktifitas aksi sosial sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai tekstual-normatif. Dengan kata lain, harus ditemukan titik keseimbangan antara nilai-nilai tekstual-normatif  dengan realitas-kontekstualnya. tampaknya perlu dicermati kembali urgensi dari kaderisasi berkala yang dilakukan PPP . Demikian ucap H. Lulung AL, SH saat di jumpai oleh kru Pena Persatuan di ruang kerjanya di Jakarta.

Menurut H. Lulung kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi Partai Politik yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian di sana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

“Sukses atau tidaknya sebuah institusi Partai Politik dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang dikembangkannya. Karena wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika PPP di masa depan,” tuturnya.

Sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta periode 2011-2016, H. Lulung Lunggana mengharapkan PPP sebagai Partai yang berbasiskan dan berazas Islam memiliki potensi besar dalam kiprahnya di pentas politik nasional.

Permasalahan dikotomi orang lama dan baru, menurutnya tidak boleh lagi dikedepankan. PPP harus menatap masa depan sembari menyelesaikan semua persoalan internal dengan cara-cara yang islami. “Mari kita sambut para tamu yang akan datang ke rumah kita, karena PPP adalah rumahnya ummat Islam. Karenanya sangat disayangkan jikalau partai yang memiliki potensi besar ini menjadi kerdil hanya permasalahan dikotomi orang baru dan lama,” ungkap Sekjen BAMUS BETAWI ini.

Semua fungsionaris dan kader partai harus memahami suatu hal dari berbagai sudut pandang. Jangan  terpaku pada satu cara yang bisa jadi tidak lagi relevan digunakan. Dengan menunjukkan fleksibilitas, maka wawasan  pun akan semakin berkembang. Dengan demikian PPP akan menjadi partai yang terus eksis dalam melakukan perubahan dan perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang berbasis islam.

“Kader PPP harus responsif menangkap aspirasi yang tepat untuk memahami kehendak masyarakat bukanlah perkara sederhana. Dalam teori pilihan rasional (rational choice theory) dikenal adanya preferensi-preferensi atau keinginan paling dominan yang muncul dari warga masyarakat. Ada sekelompok warga yang mungkin menginginkan di daerahnya dibangun pasar, sementara yang lain menginginkan adanya sekolah, atau puskesmas, atau bahkan pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, Pilihan-pilihan tersebut tentulah didasarkan pada alasan rasional masing-masing. Karena itu dibutuhkan mekanisme dan keahlian untuk menentukan, pilihan kebijakan apakah yang paling tepat dilakukan sesuai dengan preferensi warga masyarakat,” jelas Haji Lulung.

Dan disini peranan para fungsionaris PPP di berbagai tingkatan memahami aspirasi warga masyarakat Jakarta yang multietnik dan suku, tambahnya.

Dengan melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Sementera dengan melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. “Semakin relevan produk kebijakan yang dihasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas,” tutur H. Lulung.

(Sys-Ning)