Dr. Reni Marlinawati

Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia, siapapun dapat berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memandang suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan atau status sosial. Melihat sekarang ini, kurangnya pemimpin PEREMPUAN dalam pemerintahan membuat Reni Marlinawati anggota FPPP DPR RI dari komisi  X bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga begitu peduli untuk meningkatkan prestasi dari kaum perempuan. Bahwa perempuan dengan segala kemampuan, kapabilitas, moral yang luhur serta kemampuan menterjemahkan kemajuan zaman mampu memimpin dengan segala faktor-faktor yang melingkupinya, baik faktor internal maupun eksternalnya.

Sebagai seorang politisi perempuan yang banyak berkiprah di bidang pendidikan, optimisme dalam menjalankan aktivitas demi kemajuan ummat merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kesehariannya. Menurut beliau bahwa apapun pekerjaan dan amanah yang diembannya saat ini, sebagai kader kita harus berjuang untuk melaksanakannnya, dan tidak meninggalkan norma-norma sebagai sebagai muslimah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah peletak dasar dalam suksesnya keberadaan kita di tengah masyarakat. Sehingga hal ini dapat menjadi penilaian awal bagi PEREMPUAN INDONESIA BERPRESTASI.

Menyinggung dana BOS ( bantuan operasional sekolah ) bahwa ada wacana akan dihapuskan, dengan tersenyum beliau mengatakan,  sama sekali tidak benar, hanya ada perubahan yaitu perbaikan terhadap penyampaian dana BOS,  diperbaiki agar dana tersebut sampai ke sekolah secara transparans dan akuntabel serta tepat sasaran dan tepat guna. Agar lebih tepat sasaran, sistem pendistribusian anggaran  ke sekolah-sekolah mulai tahun ini melalui pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing, serta adanya pengalokasi khusus biaya pembangunan sekolah karena sarana dan prasarana gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sudah harus di renovasi dan perawatan yang intens, kenapa..? semua gedung sekolah itu banyak yang di telan usia, bahkan bisa disebut bangunan tua.

“Berbicara mengenai kebudayaan kita yang sekarang mulai ditinggalkan generasi muda, harus ada kerja sama  yang baik antara, pemerintah dan institusi-institusi terkait. Khususnya di sekolah sudah harus ada kegiatan seni budaya daerah Indonesia, dan kembali menerapkan cinta kebudayaan daerah Indonesia, karena kita adalah Negara yang kaya dengan keanekaragaman kebudayaan dan pariwisata daerah” tegas Reni.

Menerapkan kembali program penghapusan buta aksara, dan minat membaca ke perpustakaan, karena banyaknya pengaruh internet membuat sebagian generasi kita malas membaca, yang sebenarnya banyak masyarakat kita belum punya komputer ,apa lagi di kawasan daerah pedalaman  harus ada perpustakaan keliling. Dan pengenalan IT sejak dini terhadap para siswa-siswi ,agar mereka bisa bersaing di era globalisasi dan digital saat ini,”katanya,Reni Marlinawati, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengungkapkan  kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan tinggi di tanah air, Komisi X sangat mengapresiasi dan berjanji akan memasukkan poin-poin tersebut ke dalam pembahasan yang terus dilakukan oleh Komisi X sebelum draft RUU ini disetujui oleh Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR RI, dengan harapan dapat mengisi kekosongan regulasi setelah dibatalkannya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Reni, ada 2 (dua) target yang diharapkan dari lahirnya Undang-Undang ini, yaitu tersedianya perguruan tinggi yang murah dan terjangkau, dan terciptanya pendidikan tinggi yang bermutu serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Reni sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan berharap keterlibatan mereka dalam proses pembahasan RUU ini.

Dr. Reni Marlinawati adalah politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan dan menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP PPP periode 2007-2012, harapan beliau terhadap perkembangan PPP dengan tantangan yang kian berat dan sengitnya persaingan politik di pentas politik nasional, beliau juga menyarankan agar para politisi perempuan PPP siap bahu membahu, bekerja keras dalam upaya mengangkat pencitraan PPP di mata rakyat. ”Dengan pendekatan perempuan yang lebih persuasif, saya melihat ini merupakan peluang di samping juga harus mempunyai bobot substantif, jadi ada pesan khusus yang harus disampaikan, yaitu berisi, tidak sekedar lemah lembut tetapi ada muatannya, ada nilai tambah dari segi substansi yang disampaikan Dalam diplomasi yang dituntut adalah penguasaan substansi, yaitu bagaimana kita secara persuasif mampu memperjuangkan kepentingan nasional kita, jadi tidak tergantung pada harus pria atau perempuan, karena dasarnya adalah kemampuan dan skill kita untuk bisa mempertarungkan apa yang harus kita hadapi” ucapnya. Selanjutnya, kepada pimpinan  PPP ke depan harus mempunyai karakter pemimpin yang kuat dan akhlak yang baik karena sebagai contoh publik bisa menyatukan semua kader PPP, bijak mengambil tindakan, tidak asal terima laporan di atas, harus mau turun langsung kebawah.  “Harapan saya ke depan semoga saja perempuan – perempuan di Negara ini, mampu memimpin dalam bidang strategis di pemerintahan dan membuktikan bahwa KARTINI sekarang ini lebih BERPRESTASI.